PeristiwaPolitk PemerintahanSitubondo

Kepala Pengadilan Negeri Situbondo Anulir Hasil Ketetapan Pemulihan Hak Yang Sudah Inkrah

Situbondo, S One News

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) harusnya dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri. Namun menjadi tanda tanya ketika putusan dalam pemulihan hak tersebut tidak dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.(2408/2021)

Bukan masalah dipersidangan, melainkan putusan yang sudah inkrah, yang tidak dijalankannya, dan dilakuan permohonan pemulihan hak, hingga terbitlah penetapan dan dilakukan Aanmaning sebanyak dua kali namun oleh ketua pengadilan Negeri Situbondo tidak melanjutkan dengan eksekusi rill. Malah diterbitkannya penetepan baru yang menghapus penetepan sebelumnya.

Saat siaran live di Facebook Ketum GP SAKERA ( Garda Pemuda Sakera) Syaiful Bahri menjelaskan, “pemulihan hak dan permohonan hak sudah ditetapkan , sudah melakukan Aanmaning, ini surat peringatan pada pemohon, sebab Ketua yang lama sudah membuat penetapan, dan setelah perubahan ketua baru malah mencabut penetepan keputusan sebelumnya,”.
“Padahal sudah diperjelas di pasal 196, pasal 197, dan pasal 198, setelah dilakukannya Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan eksekusi rill paling lambat 8 hari, ” tegasnya.

Sementara itu Waktum GP SAKERA, Ahmad Fatoni menjelaskan, “saya sudah melaksanakan tugas dari Pak ketum untuk mengantarkan surat peringatan dan notes kepada ketua pengadilan Negeri Situbondo,”.

“Saya selaku Wakil Ketua umum GP SAKERA, merasa tidak terima atas sikap dan tindakan dari Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, yang diluar dari sikap profesional terhadap penetapan permohonan pemulihan hak yang tidak sesuai dengan gugatan yang menjadi dasar permohonan,” ucapnya dengan menunjukkan amplop yang dipegangnya.
(I_0NE)

the authorRedaktur2