PeristiwaSitubondo

Pemerintah Situbondo Maen Petak Umpet Dengan DPRD Situbondo

Situbondo,S-One.news.com
Ikatan Masyarakat Situbondo Anti Korupsi (IMSAK) melalui beberapa perwakilannya hari ini mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Situbondo guna mengadakan hearing terkait kasus UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sitibondo.(27/05/2022)

IMSAK yang dikomandoi langsung oleh Ketua Umum Garda Pemuda Sakera,Bang Ipoel bersama Hafid yusik dan beserta Team Pemangkar langsung ditemui oleh Ketua DPRD,Edy Wahyudi,Wakil Ketua DPRD,Herue S, Jainur Ridho, dan anggota DPRD,Moh.badri,H.Tolak Atin dan Mahbub S serta dari Pihak Kepolisian Polres Situbondo didalam ruang pertemuan DPRD Kabupaten Situbondo.

Dalam hearing tersebut Bang Ipoel, mengatakan,” Saya meminta kepada DPRD kabupaten Situbondo agar mendukung penegakan hukum terkait kasus UKL- UPL ini bukan hanya dengan statemen saja tapi dengan aksi nyata mengirim surat resmi kepada Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai bukti dukungan sebab DPRD adalah suara rakyat situbondo dan juga sebagai bagian dari pemerintahan kabuapten Situbondo”.

Sementara itu Hafid Yusik,Korlap IMSAK menyampaikan ,” Kedatangan kami kesini meminta kepada DPRD , bagaimana sikap DPRD melihat kasus ini dan terhadap kasus UKL-UPL ini yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri situbondo”.

Tanggapan dari seluruh dewan yang hadir menyatakan akan dilakukan rapat terkait kasus ini dan mendukung kegiatan IMSAK sebagai kontrol Pemerintahan di kabupaten Situbondo.

Namun salah satu anggota dari fraksi PKB, H Tolak Atin dengan tegas mengatakan,” Mungkin kami lebih kepada PEN nya , PEN ini kami tidak banyak tahu, sehingga kami banyak mencari informasi informasi kepada temen temen apalagi seperti yang disampaikan pak Jainur Ridho bahwa UKL – UPL ini menjadi syarat, ini baru tahu sekarang kejelasannya karena sampai hari ini MOU itu belum tersampaikan padahal temen temen komisi III sudah mengirim surat untuk meminta dokumen MOU nya,seperti apa pengajuan kepada SMI nya untuk apa , pemanfaatannya seperti apa, kemampuan fiskal kita untuk membayar seperti apa,itu tidak pernah tersambut,jika dikatakan tadi UKL-UPL itu menjadi syarat pengajuan pinjaman dana PEN, itu menjadi pertanyaan besar kalau semisal UKL UPL baru tahun ini atau tahun berikutnya baru selesai lalu apakah kegiatan yang bersumber dari dana PEN itu tidak bisa dilakukan,bagaimana dengan anggaran yang sudah ada di kami sebesar Rp.62 milliar atau sudah cair tahap ke dua ini juga menjadi pertanyaan kami di DPRD dan ini saya minta kepada pimpinan nanti kita bisa bertemu dengan TAPD sebab beberapa pertemuan dengan TAPD beberapa kali kami minta alokasi sumber dana pembayaran cicilan dana PEN ini belum pernah disampaikan , itu didalam forum itu”. Paparnya

Pertemuan pun berlanjut dengan kesepakatan bahwa ketua DPRD, Wakil DPRD dan anggota DPRD kabupaten Situbondo menyatakan sikap dengan menandatangani pernyataan sikap yang diminta IMSAK yakni
1. Mendukung penuh langkah Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo untuk mengusut tuntas tindak pidana korupsi UKL-UPL
2. Berharap agar kasus UKL-UPL berjalan cepat,efektif,transparan dan akuntabel.

Akses video lengkap juga bisa anda tonton di halaman facebook Garda Sakera Situbondo dan akun youtube Garda Sakera Situbondo.

(Grunge).

the authorRedaktur2